Beranda / Nanggroe / Menyediakan Asbak termasuk Pelanggaran ?

Menyediakan Asbak termasuk Pelanggaran ?

foto serambinews

Kronikanews.id banda Aceh -Tidak menyediakan asbak dan tempat pembuangan puntung rokok, serta tidak memasang reklame, iklan, promosi, dan sponsor rokok, baik di dalam maupun di luar ruangan.

Termasuk tidak memajang kemasan rokok di tempat penjualan, merupakan salah satu Peraturan yang harus diterapkan di Kota banda Aceh.

Aceh Institute bersama Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh menggelar sosialisasi Surat Edaran Wali Kota Banda Aceh tentang Larangan Iklan, Promosi, Sponsor Rokok dan Pemajangan Kemasan Rokok di Tempat Penjualan, baru-baru ini.

Kegiatan ini menjadi langkah lanjutan untuk memastikan penerapan Qanun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tidak berhenti pada aturan tertulis. 

Tetapi benar-benar ditegakkan di lapangan. Upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen mewujudkan Banda Aceh yang lebih ramah bagi anak dan generasi mendatang.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada para kepala dinas, badan, kantor, bagian, camat, dan keuchik se-Kota Banda Aceh, serta pengelola dan pemilik usaha, seperti kafe, warung kopi, restoran, dan hotel, pengelola tempat permainan anak, tempat kerja tertutup, serta sarana olahraga.

Isinya menegaskan tiga kewajiban utama, yaitu memasang tanda larangan merokok di pintu masuk dan lokasi yang mudah terlihat serta memastikan tidak ada aktivitas merokok di area KTR. 

Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan KTR, khususnya di tempat usaha dan fasilitas umum.

Keterlibatan unsur pemerintah daerah dalam pembinaan, pengawasan, dan penegakan aturan diharapkan dapat mendorong penerapan KTR yang lebih konsisten dan terpantau di lapangan.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, drg. Supriady, R., M.Kes., menekankan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok merupakan bagian dari upaya melindungi masyarakat dari bahaya rokok.

“Surat edaran ini menjadi pegangan bagi seluruh pengelola gedung dan tempat usaha.

Kami mengharapkan kepatuhan, mulai dari pemasangan tanda larangan merokok, tidak menyediakan asbak, hingga tidak memajang iklan maupun kemasan rokok di tempat penjualan.

Pengawasan akan terus kami lakukan bersama lintas sektor,” kata drg. Supriady.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Banda Aceh, Muhammad Rizal, S.STP., M.Si., menegaskan bahwa penegakan KTR membutuhkan kepatuhan dari pengelola tempat usaha dan dukungan masyarakat.

“Satpol PP dan WH akan menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *