BANDA ACEH – Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mendesak Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) segera melakukan evaluasi dan revisi terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah rumusan definisi liwath yang dinilai masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau perbuatan yang menjadi persoalan hukum di tengah masyarakat.
Desakan tersebut kembali mengemuka setelah penanganan kasus dugaan perbuatan sesama jenis yang menyeret mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD menjadi perhatian publik. Dalam perkara tersebut, FD yang sebelumnya berstatus tersangka akhirnya dilepaskan setelah proses hukum tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan karena adanya kendala dalam pemenuhan unsur pidana sebagaimana diatur dalam Qanun Hukum Jinayat.
Kondisi ini menjadi salah satu bahan evaluasi bagi MPU Aceh terhadap efektivitas regulasi yang selama ini menjadi landasan penegakan syariat Islam di Tanah Rencong.
Ketua MPU Aceh, Tgk. H. Faisal Ali atau yang akrab disapa Abu Sibreh, mengatakan bahwa persoalan tersebut menunjukkan perlunya pembenahan terhadap sejumlah ketentuan dalam Qanun Hukum Jinayat, terutama menyangkut rumusan unsur perbuatan liwath.
Menurutnya, keterbatasan rumusan dalam regulasi yang berlaku saat ini dapat menimbulkan kendala ketika aparat penegak hukum berupaya menerapkan ketentuan pidana terhadap suatu perbuatan yang diduga melanggar hukum syariat.
MPU Aceh menilai, persoalan tersebut tidak semestinya hanya dilihat dari satu perkara yang sedang menjadi perhatian masyarakat. Lebih jauh, kondisi ini perlu dijadikan momentum untuk mengevaluasi apakah ketentuan hukum yang berlaku sudah cukup memberikan kepastian hukum serta mampu menjawab perkembangan persoalan sosial di masyarakat.
Evaluasi Regulasi Syariat Islam
Qanun Hukum Jinayat merupakan salah satu instrumen hukum daerah yang menjadi landasan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Regulasi tersebut mengatur sejumlah jarimah atau perbuatan yang dilarang beserta ketentuan sanksinya.
Dalam praktiknya, penerapan hukum pidana membutuhkan rumusan unsur perbuatan yang jelas, terukur, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Ketepatan definisi menjadi penting karena aparat penegak hukum tidak dapat menjatuhkan pertanggungjawaban pidana apabila unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan hukum tidak terpenuhi.
Persoalan inilah yang kini menjadi perhatian MPU Aceh. Rumusan mengenai liwath dinilai perlu dikaji kembali agar tidak menimbulkan celah hukum dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan ketentuan tersebut.
Namun, revisi terhadap qanun tidak hanya menyangkut perluasan rumusan perbuatan. Pembentuk regulasi juga perlu memperhatikan asas legalitas, kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, serta kesesuaian antara norma yang dirumuskan dan mekanisme pembuktiannya.
Dengan demikian, revisi yang dilakukan nantinya tidak sekadar merespons tekanan publik terhadap suatu perkara, tetapi benar-benar menghasilkan ketentuan hukum yang dapat diterapkan secara konsisten.
Pemerintah Aceh dan DPRA Didorong Segera Bertindak
MPU Aceh mendorong Pemerintah Aceh dan DPRA untuk menjadikan evaluasi Qanun Hukum Jinayat sebagai agenda legislasi yang perlu segera dibahas.
Keterlibatan kedua lembaga tersebut dinilai penting mengingat perubahan qanun membutuhkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan melalui mekanisme yang berlaku.
DPRA bersama Pemerintah Aceh perlu melakukan kajian secara komprehensif dengan melibatkan MPU, akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, serta berbagai unsur masyarakat.
Pembahasan tersebut juga perlu memastikan bahwa setiap perubahan rumusan pasal memiliki batasan yang jelas, tidak multitafsir, dan dapat dibuktikan secara hukum.
Di sisi lain, aparat penegak hukum membutuhkan regulasi yang memberikan pedoman operasional secara tegas. Kejelasan unsur pidana akan membantu proses penanganan perkara sejak tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan.
Momentum Pembenahan Hukum Jinayat di Aceh
Desakan revisi Qanun Hukum Jinayat ini menjadi momentum penting bagi Aceh untuk mengevaluasi pelaksanaan regulasi syariat Islam yang telah berjalan selama lebih dari satu dekade.
Perkembangan persoalan sosial dan dinamika penegakan hukum menuntut adanya evaluasi berkala terhadap produk hukum daerah agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Meski demikian, setiap upaya perubahan regulasi harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Perluasan definisi suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai jarimah harus dirumuskan secara presisi, disertai batasan unsur pidana dan standar pembuktian yang jelas.
Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kriminalisasi melalui penafsiran yang terlalu luas serta memastikan bahwa setiap orang memperoleh perlindungan dan kepastian hukum.
Kasus yang melibatkan FD menjadi pengingat bahwa keberadaan sebuah aturan hukum tidak cukup hanya dilihat dari beratnya sanksi yang tersedia. Kejelasan rumusan pasal, kesesuaian unsur pidana, dan kemampuan penerapannya dalam proses peradilan juga menjadi bagian penting dari efektivitas penegakan hukum.
Kini, perhatian tertuju kepada Pemerintah Aceh dan DPRA. Apakah desakan MPU Aceh tersebut akan ditindaklanjuti melalui agenda revisi Qanun Hukum Jinayat, atau justru membutuhkan kajian lebih mendalam sebelum perubahan regulasi dilakukan?
Yang jelas, evaluasi terhadap regulasi syariat Islam di Aceh menjadi pekerjaan penting agar pelaksanaannya tidak hanya memiliki legitimasi sosial dan keagamaan, tetapi juga menjamin kepastian hukum serta keadilan bagi seluruh masyarakat.









